MEDAN || KINCIRnews.com –
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kabut asap kembali menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, keselamatan pengguna jalan, hingga perekonomian rakyat kecil.
Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal B, IRKH, M.H., menyoroti dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat. Dalam wawancara pada Senin (19/10/2026), ia menilai langkah antisipasi pemerintah melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat dipahami sebagai upaya melindungi peserta didik, tetapi diharapkan tidak berlangsung terlalu lama.
Menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi perhatian utama tanpa mengabaikan kualitas pendidikan yang mereka terima.
“Harapan kita, pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi marwah ataupun esensi belajar anak-anak kita. Orang tua juga harus mendampingi dan membimbing anaknya selama belajar di rumah, jangan dilepas begitu saja,” ujar Faisal.
Anak-anak ikut menanggung dampak kabut asap
Di balik kebijakan PJJ, terdapat persoalan yang tidak boleh diabaikan. Anak-anak harus tetap belajar di tengah kondisi lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan dan konsentrasi mereka.
Faisal menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena interaksi langsung antara guru dan siswa memiliki peran dalam mendukung proses belajar. Karena itu, ia berharap kondisi segera membaik agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal.
Ia berharap kebijakan PJJ cukup diberlakukan hingga 21 Oktober 2026. Namun, harapan tersebut tetap bergantung pada keputusan resmi pemerintah serta hasil pemantauan kondisi udara di wilayah terdampak.
Menurut pengamatannya, kabut asap di Kota Medan mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia juga menyebutkan bahwa saat asap tebal melanda, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 50 meter sehingga berpotensi membahayakan aktivitas masyarakat.
Meski demikian, perbaikan jarak pandang belum tentu menandakan kualitas udara telah aman untuk semua kelompok masyarakat. Data kualitas udara, termasuk konsentrasi partikel halus PM2.5, tetap diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Asap meluas, penanganan karhutla perlu dikawal
Kabut asap dapat terbawa angin melintasi batas wilayah administrasi. Oleh sebab itu, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas daerah, pemantauan titik panas, serta langkah pencegahan yang berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 16 Oktober 2026 menyampaikan bahwa tidak ada lagi titik api karhutla yang terdeteksi di wilayah Sumut saat itu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut menyebut kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, termasuk Medan, diduga berasal dari luar daerah akibat pergerakan angin.
Pemprov Sumut juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 16 Oktober 2026 sebagai salah satu upaya meningkatkan peluang turunnya hujan untuk membantu mengurangi dampak kabut asap.
Namun, langkah darurat tersebut perlu diikuti pemantauan kualitas udara, pengawasan kawasan rawan kebakaran, dan evaluasi terhadap sumber asap agar penanganan tidak hanya bersifat sementara.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi udara, wilayah yang berisiko, serta langkah perlindungan yang harus dilakukan selama kabut asap masih berpotensi mengganggu kesehatan.
UMKM terancam, ekonomi rakyat ikut terpukul
Dampak kabut asap tidak berhenti pada sektor pendidikan dan kesehatan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga berpotensi terganggu ketika warga membatasi kegiatan di luar rumah.
Faisal menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama mereka yang bergantung pada aktivitas harian dan kunjungan pelanggan.
“Pasti berdampak. Kalau banyak orang tidak keluar rumah, otomatis perekonomian, khususnya UMKM, ikut terdampak. Kita berharap kondisi ini tidak berlangsung terlalu lama agar ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan,” katanya.
Pedagang kaki lima, penjual makanan, pengemudi transportasi, dan pekerja harian merupakan kelompok yang patut mendapat perhatian apabila aktivitas masyarakat menurun.
Bagi pelaku usaha kecil, berkurangnya pembeli dapat berarti berkurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dampak ekonomi kabut asap perlu dipantau secara nyata melalui data lapangan, bukan sekadar perkiraan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mengevaluasi dampak yang terjadi serta mempertimbangkan langkah perlindungan yang sesuai bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak.
Dalam wawancara tersebut, Faisal juga menyinggung penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kenaikan nilai tukar dolar AS yang disebutnya mencapai Rp18.000. Pergerakan pasar keuangan itu memerlukan verifikasi berdasarkan data pada tanggal wawancara. Selain itu, pergerakan IHSG dan nilai tukar dipengaruhi berbagai faktor sehingga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat karhutla.
Sorotan investigatif: siapa memastikan masyarakat terlindungi?
Dampak karhutla menuntut lebih dari sekadar pemadaman api. Ada sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri dan dijawab secara terbuka oleh instansi berwenang.
Pertama, bagaimana perkembangan titik panas dan sumber kebakaran di wilayah yang berpotensi mengirimkan asap ke Sumatera Utara?
Kedua, bagaimana pemerintah memastikan kualitas udara aman sebelum siswa kembali menjalani pembelajaran tatap muka?
Ketiga, bagaimana dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki kerentanan terhadap gangguan pernapasan?
Keempat, berapa besar kerugian yang dialami UMKM dan pekerja harian akibat terganggunya aktivitas masyarakat?
Kelima, bagaimana langkah pencegahan kebakaran berulang, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti, serta pemulihan lingkungan setelah kebakaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data, pemeriksaan lapangan, dan keterangan dari pihak terkait. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan, sementara pihak berwenang dapat mempertanggungjawabkan langkah yang telah dilakukan.
Penelusuran juga perlu membedakan antara titik panas yang terdeteksi satelit, titik api yang telah terkonfirmasi, dan sumber kabut asap yang benar-benar teridentifikasi. Ketiganya tidak selalu menunjukkan hal yang sama.
Faisal berharap sekolah dan ekonomi segera pulih
Faisal berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar secara tatap muka dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal.
Ia kembali mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama PJJ. Menurutnya, pendidikan anak tetap membutuhkan perhatian dan bimbingan meskipun kegiatan belajar berlangsung di rumah.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.
Harapan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik kabut asap terdapat kehidupan yang harus dilindungi: anak-anak yang ingin kembali ke sekolah, orang tua yang berjuang mendampingi pendidikan, pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan pada pembeli, serta masyarakat yang membutuhkan udara bersih untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
Karhutla bukan sekadar persoalan hutan yang terbakar. Ketika asap menyebar, kesehatan, pendidikan, keselamatan, dan penghidupan masyarakat ikut dipertaruhkan.
Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan melalui pencegahan, pemadaman, pengawasan, penegakan hukum berdasarkan bukti, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai kondisi udara dan perkembangan penanganan karhutla. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berorientasi pada keselamatan warga dan pemulihan kehidupan masyarakat.
Sebab, ketika kabut asap mengancam kehidupan, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji bahwa keadaan akan membaik, melainkan penanganan nyata yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
(Red/Iren)
