>
Berita  

Penyelenggara Sosialisasi Produk Hukum Daerah Ke III (3)TA 2023Perda Kota Medan no: 4 Tahun 2012. Tentang Kesehatan Kota Medan Bersama Paul Mei Anton Simanjuntak Anggota DPRD FRAKSI PDIP

MEDAN, KINCIR NEWS.COM

Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu (18/3/2023) Jl. Selamat Kec. Medan Timur Kel. Durian

Pada Sosper tersebut, banyak warga menanyakan tentang BPJS Kesehatan dan ada yang mengeluh dikenakan biaya ketika berobat dan rawat inap di RSU Pirngadi Medan.

Padahal Wali Kota Medan sejak 1 Desember 2022 sudah menetapkan program UHC (Universal Health Coverage), yakni program kesehatan Pemerintah Kota Medan yang memudahkan masyarakat mendapat layanan kesehatan.

Lewat program UHC mastyarakat yang ber KTP Medan bisa berobat gratis di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS.

Paul mengingatkan, masyarakat bebas menggunakan KTP untuk mendapat pelayanan kesehatan. Namun ada tahapannya, harus melalui Puskesmas terlebih dahulu. Kalau memang harus dirujuk, Puskesmas akan mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit jika memang sakitnya membutuhkan perawatan atau tindakan lebih serius.

“Tapi kalau langsung ke rumah sakit tentu tidak bisa, semua ada tahapannya, dimulai dari Puskesmas, silahkan gunakan KTP, pasti dilayani. Apakah kita boleh langsung ke rumah sakit jika sakit? Tentu bisa, asalkan pada malam hari, itu namanya tindakan darurat, silahkan pergi ke IGD rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS,” kata politisi PDI Perjuangan ini.Karena, lanjut Paul, jika malam hari, Puskesmas tidak buka, tentu jalan satu-satunya adalah ke rumah sakit mana saja yang menjadi provider BPJS.

Pihak rumah sakit akan menanyakan, apakah menggunakan BPJS atau UHC, warga akan dilayani sebaik-baiknya di rumah sakit, juga bisa dirawat inap (opname) tapi di kelas 3.Dijelaskannya lagi, masyarakat tidak usah khawatir kalau BPJS mandirinya sedang menunggak.

Walaupun menunggak BPJSnya masih bisa dilayani untuk berobat sampai rawat inap di kelas 3. Tapi kalau mau naik kelas tentu tidak bisa, harus dilunasi dulu tunggakannya baru bisa naik kelas sesuai kelas BPJS mandirinya.Pemerintah kata Paul sudah memberi keringanan bagi warga untuk melunasi tunggakan BPJS, jika menunggaknya cukup 2 tahun dibayarkan.

Untuk membayarnya pemerintah juga memberi kemudahan dengan cara mencicil, sampai 6 bulan atau setahun.“Jangan anda sampai tidak berobat hanya karena ada tunggakan BPJS Mandiri, silahkan berobat, manfaatkan program UHC yang dibuat Wali Kota Bobby Nasution yang begitu memperhatikan kesehatan masyarakat

Program ini gratis, ratusan miliar dipersiapkan untuk program kesehatan.

Meski kepada rakyat berobatnya gratis, tapi Pemko Medan membayarnya ke BPJS,” tutur anggota Komisi 4 ini.

Inilah bukti kerja Seorang Anggota Dewan Paul Mei Anton Simanjuntak Membantu 2 Mahasiswa Gratis Kuliah Swasta ,NATANAEL SIHOMBING Kuliah di WILMAR BISNIS INDONESIA dapat bantuan dari anggota dewan DPR RI PDIP SOFYAN TAN LEWAT DRI ANGGOTA DEWAN DPRD PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK Dan lfian lubis Kuliah di (UNPRI) dapat bantuan dari anggota dewan DPR RI PDIP SOFYAN TAN lewat dari anggota dewan DPRD Paul Mei Anton Simanjuntak.

○Harapan Paul Simanjuntak kepada masyarakat bagi anaknya yang mau berkuliah dan kebetulan saya diberikan hak kepada saya Dapil Medan Deli Medan Timur Medan Perjuangan Medan Tembung agar mengurus Sd, SMP, SMA di bulan 2 awal tahun depan bagi ank kuliah nya di swasta yang dapat bantuan 950.000 per bulan dan uang sekolahnya dibayar oleh pemerintah boleh datang ke rumah saya ke jl sei kera no 156 Medan untuk mengurus administrasi dibulan 4 awal supaya anak bapak ibu ingin kuliah biar dapat kuliah dengan baik dan diharapkan anak bapak harus IP 3,25 biar anak bapak dapat uang saku dan tidak ada pakai pungutan.

(Louis Siahan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page