KINCIRNEWS, Medan | Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli (PPT) dalam waktu dekat segera akan mendeklarasikan diri.
Untuk mempersatukan persepsi digelar rapat bersama di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (8/10/2022).
Dalam rapat Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli (PPT) turut hadir
- Ketua Umum J S Simatupang.SH,CRGP
- Ketua Harian Dr.Ir Rustam Siregar M.si
- Sekjend Yonge Sihombing SE.MBA
- Bendahara Umum DR. (H.C) Korliston Sijabat.
Dan para tokoh masyarakat, budayawan, Dan para peserta panitia masing-masing perwakilan dari Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Karo, Tapanuli Tengah, Nias,Kota Medan, Jakarta, Sibolga,Humbahas, Pakpak Bharat, Samosir, Dairi dan Simalungun.
Ketua Umum Panitia Provinsi Tapanuli, JS Simatupang, mengatakan deklarasi yang akan dilaksanakan untuk meneruskan kembali perjuangan-perjuangan para pejuang pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang terdahulu.
“Jadi kita hari ini meneruskan bukan menciptakan. Namun jika ada kekurangan akan kita lengkapi agar tujuan pejuang, senior mewujudkan Provinsi Tapanuli dapat tercapai,” katanya.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Tapanuli sudah lama menjadi cita-cita Bangso Batak. Bukan hanya dari kabupaten yang menjadi pendukung Protap dan warga di perantauan juga menginginkan terbentuknya Provinsi Tapanuli.
Sepuluh kabupaten kota yang akan bergabung dengan Provinsi Tapanuli adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi,Sibolga,Nias dan Pakpak Barat.”Ini murni aspirasi rakyat dan kami siap dengan Sumber Daya Manusia (SDM)maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Tapanuli untuk mendukung pembentukan provinsi Tapanuli,” ujar Ketua Umum JS .Simatupang.
JS Simatupang mengatakan agar proses pemekaran Tapanuli sebagai Provinsi bisa segera terealisaikan, maka PPT harus segera melengkapi peryaratannya. Terlebih, esensi pemekaran adalah untuk kesejahteraan rakyat,setelah deklarasi,JS Simatupang mengatakan permohonan agar panitia bekerja dengan baik dan bijaksana untuk menyiapkan kembali berkas permohonan penetapan waktu pemberian legitimasi Provinsi Tapanuli.
“Untuk berkas Provinsi Tapanuli itu sendiri sudah cukup valid dan berada di tangan pemerintah, Komisi II DPR RI, serta Wakil Presiden yang menangani perkembangan kabupaten sudah mengetahui hal itu,” ungkapnya.
Saya berharap para panitia setelah deklarasi akan berkunjung ke seluruh unsur pemerintahan dengan melengkapi berkas adminstratifnya,” ujar JS Simatupang.
Oleh karena itu, hari ini para panitia berkumpul menyamakan visi dimana pada 28 Oktober 2022 mendatang akan dilaksanakan deklarasi melalui pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya (Louis.Siahan)
